MEDAN PALING TAK LAYAK HUNI, WALIKOTA SEBAIKNYA MUNDUR DAN MINTA MAAF

Horas Bangso Batak - HBB : Pemberitaan tentang prestasi Kota Medan sebagai kota paling tidak layak huni, mendapat reaksi dari berbagai kalangan masyarakat. Termasuk dari DPP Horas Bangso Batak yang bahkan minta Walikota Medan mundur dari jabatannya.

Demikian disampaikan Ketua Umum DPP Horas Bangso Batak Lamsiang Sitompul SH MH, Minggu (25/2/2019). Selain mundur, kata Lamsiang, walikota juga harus minta maaf kepada masyarakat, karena sudah gagal memimpin dan mengurus Kota Medan.

PRESTASI KOTA MEDAN MINIM

Pengunduran diri tersebut, lanjut Lamsiang, merupakan hal yang terbaik untuk menyelamatkan Kota Medan agar tidak makin terpuruk lagi. Karena dalam amatannya, Kota Medan sudah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

“Bahwa predikat sebagai kota yang paling tidak layak huni yang diterima Kota Medan, bukan satu-satunya prestasi Kota Medan yang jelek. Sebab sebagaimana diketahui, bahwa sebelumnya juga Kota Medan sudah dinobatkan sebagai kota terkotor. Bahkan tahun lalu Kota Medan juga dinobatkan sebagai kota terkorup,” katanya.

“Jadi jelas sudah, bahwa tidak ada prestasi yang menggembirakan dari Walikota Medan. Sehingga dia lebih baik mundur, agar Kota Medan dapat diurus oleh orang yang benar-benar mampu mengurus Kota Medan,” sambung Lamsiang.

Yang paling ironi. kata dia, adalah Walikota Medan sudah di periode kedua memimpin kota ini. Harusnya, walikota sudah makin berpengalaman memimpin Kota Medan. Namun nyatanya, kata Lamsiang, ternyata makin hari kondisi Kota Medan makin terpuruk.

“Kalau disurvei secara menyeluruh, Kota Medan kondisinya memang sangat memprihatinkan. Misalnya kota yang semrawut, lalu lintas yang macet, penyalahgunaan narkoba yang tinggi, kota yang intoleran dan beberapa predikat jelek lainnya,” kata dia.

KEGAGALAN ANGGOTA DEWAN

Di lain pihak, Lamsiang Sitompul juga menilai, bahwa anggota DPRD Medan sudah gagal melakukan pengawasan terhadap kinerja walikota. Sehingga prestasi Kota Medan sangat jelek.

“Padahal, anggota DPRD Medan seharusnya mengawasi kinerja walikota agar dapat membangun Kota Medan dan memperoleh prestasi yang menggembirakan,” kata dia.

Sebagai lembaga pengawas, lanjutnya, DPRD Medan sudah terbukti tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. “Oleh karena itu, mereka juga harus malu dan mengundurkan diri sebelum masyarakat marah. Agar kejadian seperti di Ukraina, dimana rakyat yang marah membuang anggota DPR ke tong sampah, tidak terjadi di Kota Medan,” tutupnya.

reporter | Jeremi Taran